Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) Rumah Tinggal

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang. Jangka waktu berlakunya sebuah IMB adalah selama bangunan tersebut berdiri dan tidak terjadi perubahan bentuk/fungsi. Lalu apa aja persyaratan untuk mengajukan permohonan IMB ?

Untuk mendapatkan IMB Rumah Tinggal pemohon wajib mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPK Kecamatan dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);
2. Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu surat sebagai berikut :
   • Sertifikat tanah.
   • Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
   • Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q. Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
   • Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propisi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
   • Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
   • Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
   • Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.
   • Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
   • Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
   • Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati,menguasai tanah Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
3. Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon;
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar;
5. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota sebanyak minimal tujuh set;
6. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set;
7. Fotokopi surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estat dan bukan daerah pemugaran (1 lembar);
8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B;
9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Struktur (1 lembar);
10. Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan (3 set).

by Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan

Sumber :
http://pusat.jakarta.go.id/layanan/index.php?idm=3&idtop=25&child=1&idlevel=102